Politikus Ketahuan Lobi Freeport, Luhut: Itu Sederhana, So What?

Pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres JK dalam perpanjangan kontrak Freeport seperti yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan urun suara.

Ia mengatakan, “Sebenarnya, Freeport itu sederhana, sama kasusnya seperti Mahakam yang expired 2017, dua tahun sebelumnya bisa negosiasi (perpanjang kontrak), jadi ya so what?, ” katanya, Rabu (11/11).

Kontrak Freeport, katanya, akan habis pada 2021. Bila ada negosisasi perpanjangan kontrak, maka bisa dilakukan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2019 hal tersebut tercantum di PP 77/2014.

“Nantinya jika kontrak tidak diperpanjang, maka secara otomatis tambang Freeport akan menjadi milik pemerintah seluruhnya. ” ucapnya seperti dilansir ROL.

Kalau pun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, menurut dia, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah.

Sementara itu Ketua DPR Setya Novanto hakulyakin tidak ada politisi yang mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport.
“Saya rasa tidak ada,” kata Novanto di Tokyo, Rabu (11/11) seperti dilansir Kompas.
Novanto sendiri tidak tahu kenapa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bisa menyebut bahwa ada politisi yang mencatut nama Jokowi.
“Itu silakan saja, langsung saja tanya menteri ESDM,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menduga adanya intervensi perpanjangan kontrak PT Freeport di Timika, Provinsi Papua oleh oknum politikus.

Sudirman menyebutkan dalam pertemuannya dengan pihak PT Freeport pada November 2014, perusahaan pernah dihubungi beberapa politikus yang berpengaruh untuk menyelesaikan proses kontrak PT Freeport.